PERAN VITAL PNS DALAM REFORMASI BIROKRASI

Oleh : Ahmad Khumaidi, S.H.I*

Berbicara mengenai birokrasi di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelam era Orde Baru yang menempatkan fungsi pelayanan masyarakat di deretan terbawah dalam alur birokrasi pada saat itu. Birokrasi yang efisien dan tidak berbelit hanya menjadi angan ataupun mimpi yang jauh dari wujud nyata yang hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah keatas alias masyarakat “berduit” saja. Padahal dalam sistem birokrasi yang baik objek utamanya adalah dilihat dari seberapa jauh peran pelayanan yang dapat diberikan lembaga pemerintah bagi masyarakat pengguna layanan.

Citra birokrasi yang berimage negatif di era Orde Baru memberikan dampak buruk dengan munculnya paradigma masyarakat yang pesimis akan adanya birokrasi yang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai objek dalam pencapaian birokrasi yang efisien dan efektif. Hal ini tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat seiring dengan prilaku birokrat yang belum mampu memposisikan diri sebagai pelayan, namun sebaliknya menempatkan diri sebagai pihak yang harus dilayani.

Karenanya, jika reformasi birokrasi yang menjadi tujuan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara pada saat ini ingin dicapai, hendaknya harus ada kontrol disertai aturan rasional dan sistematis yang benar-benar berfungsi sebagai acuan dasar dengan tujuan merubah budaya masyarakat yang seringkali masih menggunakan uang pelicin untuk didahulukan atau dimudahkan dalam proses pelayanan publik.